Baru-baru ini publik dikejutkan oleh keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menaikkan gaji para anggotanya di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Namun, bukan hanya kebijakan itu sendiri yang menuai sorotan, sikap diam Gibran Rakabuming Raka—Wakil Presiden terpilih—justru menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Netizen pun ramai-ramai mempertanyakan sikap Gibran yang enggan berkomentar soal isu krusial ini.
Keputusan DPR untuk menaikkan gaji anggota legislatif memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk perdebatan, Gibran Rakabuming Raka memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Padahal, sebagai figur publik sekaligus pejabat negara, banyak pihak yang berharap Gibran bisa menyampaikan pandangannya terkait hal yang sangat berdampak bagi masyarakat ini.
Sikap diam Gibran bukan tanpa konsekuensi. Netizen secara luas mempertanyakan alasan di balik keengganan Gibran untuk bersuara. Banyak yang menilai bahwa sebagai calon pemimpin nasional, Gibran seharusnya mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu kesejahteraan dan keadilan sosial, termasuk soal kenaikan gaji pejabat negara.
Gelombang protes pun membanjiri media sosial. Berbagai tagar terkait kenaikan gaji DPR dan diamnya Gibran meramaikan lini masa. Banyak warganet yang merasa kecewa, bahkan ada yang menuntut Gibran untuk segera memberikan penjelasan terbuka. Mereka beranggapan bahwa transparansi dan keterbukaan adalah hal yang wajib dijunjung oleh pejabat publik, terlebih dalam isu sensitif seperti ini.
Diamnya Gibran juga melahirkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ada yang menilai Gibran sengaja menghindari kontroversi demi menjaga stabilitas politik, sementara sebagian lain mencurigai adanya tekanan politik tertentu yang membuatnya enggan berkomentar. Tidak sedikit pula yang menilai, diamnya Gibran sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil posisi sebelum resmi dilantik.
Di sisi lain, pemerintah pusat hingga kini belum menunjukkan sikap tegas terkait polemik kenaikan gaji DPR ini. Publik menanti apakah Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya akan merespons tuntutan masyarakat atau tetap membiarkan isu ini berkembang liar di ruang publik. Ketidakjelasan sikap pemerintah hanya mempertebal rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat.
Sikap bungkam Gibran tentu membawa implikasi politis tersendiri, terutama bagi citra pemerintah yang saat ini tengah berada di bawah sorotan. Sikap pasif dari tokoh sekelas Gibran bisa dianggap sebagai kurangnya keberpihakan terhadap aspirasi rakyat. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akan datang.
Sorotan publik terhadap sikap diam Gibran dalam polemik kenaikan gaji DPR menjadi cerminan harapan masyarakat pada pemimpinnya. Ke depan, transparansi dan keberanian untuk bersuara terhadap isu-isu sensitif akan menjadi kunci bagi pejabat publik untuk mempertahankan kepercayaan rakyat. Kini, bola panas ada di tangan Gibran dan pemerintah—akankah mereka menjawab tuntutan masyarakat atau tetap memilih diam?